Oleh Fitria Damayanti

KTT G20 Usung Semangat Pulih Bersama, Benarkah Akan Membawa Solusi?

Sabtu, 19 November 2022 - 15:32:44 WIB

 

 

Perhelatan KTT G20 tahun ini digelar di Bali, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Perhelatan akbar ini menuai sorotan baik media dalam negeri maupun luar negeri di tengah kemelut panjang Rusia dan Ukraina.

 

Dikutip laman bi.go.id, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa.

 

Isu yang Dibahas Para Pemimpin dalam KTT G20

Isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin G20 telah berkembang dari ekonomi hingga perubahan iklim, energi berkelanjutan, pengampunan utang internasional dan pajak perusahaan multinasional. Setiap tahun, negara anggota G20 yang berbeda akan menjabat kursi kepresidenan dan mengatur agenda pertemuan. Sebagai pemegang presidensi G20 2022, Indonesia ingin KTT di Bali fokus pada langkah-langkah kesehatan global dan pemulihan ekonomi setelah pandemi. Indonesia juga ingin mempromosikan adopsi energi berkelanjutan (BBC News Indonesia, 14/11/22).

 

Sebanyak 17 Kepala Negara telah dipastikan menghadiri pertemuan puncak KTT G20 di Bali, yang akan dimulai pada Selasa (15/11/2022). Fokus utama KTT G20 di Bali adalah untuk membantu pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 melanda dunia. Adapun agenda G20 telah berjalan selama setahun penuh dan kerap dihantui ketegangan antara negara-negara anggota akibat konflik Rusia-Ukraina (Kompas.com, 13/11/22).

 

 

 

KTT G20 Bali Berhasil, Apakah Ekonomi Dunia 2023 Tetap Suram?

Deklarasi para pemimpin negara anggota yang telah dicapai pada KTT G20 di Bali pada Rabu (16/11) lalu ternyata menyimpan sisi gelap terhadap kepastian membaiknya perekonomian global pada 2023. Salah satunya sifat dari deklarasi itu yang tidak mengikat bagi para anggotanya. Kepala Departemen Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan menjelaskan, sifat tidak mengikat atau non-binding dalam deklarasi ini membuat poin-poin yang telah disepakati hanya berbentuk kesepahaman saja, tidak ada kewajiban untuk merealisasikannya (CNBC Indonesia, 18/11/22).

 

Dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan KTT G20 di Bali bukan angka yang kecil, bahkan hadirnya fenomena kendaraan listrik pejabat saat hadiri KTT G20 telah mendapat beragam respon publik. Mengusung tema “Recovery Together, Recovery Stronger”, tentu KTT G20 diharapkan memiliki harapan agar kondisi perekonomian tahun 2023 tidak buram. Namun, publik justru menyaksikan yang sebaliknya.

 

Non-binding dalam deklarasi KTT G20 mestinya dinilai sebagai kekonyolan, karena tentu saja KTT G20 menjadi harapan masyarakat agar ketidakpastian ekonomi di tahun 2023 dapat diatasi. Tabiat kapitalis yang tidak pernah serius dalam menangani persoalan kian terlihat. Penyelenggaran KTT yang kerap menuai sorotan negatif terbukti belum pernah menghadirkan solusi nyata bagi perekonomian global.

 

Ancaman ekonomi global telah membuktikan bahwa sistem Kapitalisme telah gagal memimpin dunia. Kapitalisme menjadi penyebab potret buram bahkan gelapnya perekenomian dunia karena hanya dikuasai oleh segelitir para pemilik modal. Agenda KTT G20 kian menambah catatan rusak Kapitalisme yang tabiatnya senantiasa menjajikan pemulihan, namun justru membawa pada jurang krisis ekonomi dunia.

 

Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail (2014) mengungkapkan banyak negara gagal pada zaman sekarang karena institusi politik ekstraktif melindungi eksistensi ekonomi ekstraktif dengan mengukuhkan kekuasaan berbagai pihak yang diuntungkan oleh situasi itu. Meskipun ragamnya bervariasi, institusi politik-eknomi yang ekstraktif selalu menjadi biang utama kegagalan suatu negara. Pada berbagai kasus, misalnya di Argentina, Kolombia, dan Mesir kegagalan negara ini terlihat dari lesunya aktivitas perekonomian, sebab para politis yang rakus sangat gemar menggarong kekayaan negara dan rakyat, serta menyabot segala bentuk aktivitas ekonomi independen yang bisa mengancam kekuasaan para elite.

 

Islam Solusi Atas Ancaman Resesi Global

Penyebab ancaman resesi global salah satunya karena tidak meratanya peredaran harta, di mana hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sejatinya, inilah yang harusnya dibahas di dalam KTT G20, tidak hanya sekedar bertemu dan membahas isu, namun sepakat untuk memberantas para elite kapitalis yang gemar menggarong kekayaan negara dan rakyat.

 

Islam hadir sebagai agama yang sempurna lagi paripurna. Tidak hanya menjelaskan panduan mengenai ibadah ritual, namun juga menjelaskan bagaimana agar perekonomian dunia dapat stabil dan mampu meratakan kesejateraan pada setiap manusia, tidak hanya beredar pada segelintir orang. Di dalam Islam harta rakyat dan negara disimpan di Baitul Mal. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab salah satu kebijakan beliau adalah mengosongkan Baitul Mal setiap tahunnya, agar harta tidak menumpuk dan dapat meratakan peredaran harta di tengah – tengah masyarakat.

 

Islam pada masa kejayaannya selama 13 abad ketika tegak sebagai sebuah negara yang memimpin dengan sistem Islam telah terbukti memberikan kesejahteraan pada dunia. Dunia berhutang pada kekhilafahan Islam yang telah memberikan sumbangsih yang tidak terhitung, termasuk dalam bidang ekonomi. Di dalam Islam riba diharamkan, riba yang telah menjadi penyebab krisis dunia hari ini, maka dengan kehadiran Islam sebagai sebuah sistem menjadi solusi nyata bagi perekonomian dunia.

 

 






BERITA BERIKUTNYA

loading...