Bantah Terima di Tahun 2018

Sofyan Ali Ngaku Terima Uang Ketok Palu

Rabu, 13 Januari 2021 - 10:08:42 WIB

CECAR: Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi, saat mencecar berbagai pertanyaan kepada para saksi, terkait suap ketok palu tahun 2017-2018.
CECAR: Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi, saat mencecar berbagai pertanyaan kepada para saksi, terkait suap ketok palu tahun 2017-2018.

JAMBI – Sofyan Ali, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, dihadirkan sebagai saksi terdakwa Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjuddin Hasan. Tidak hanya Sofyan Ali, Penuntut KPK juga menghadirkan, Paut Syakarin, Gusrizal, Zaenul Arfan, Elhelwi, Muhammadyah, Mauli Pulungan, Rudi Wijaya, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Amidy.

 

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua, Morailam Purba, Sofyan Ali sejenak tampak terdiam ketika ketua majelis hakim Morailam Purba, mencecarnya terkait suap ketok palu tahun 2017-2018. Dia membantah menerima uang ketok palu tahun 2018.

 

Tapi dia mengaku menerima uang ketok palu tahun 2017. “Kalau saudara saksi (Sofyan Ali, red) tidak menerima tahun 2018, kenapa tahun 2017 saudara terima?” tanya ketua Morailam Purba, kemarin (12/1). 

 

Menurut politisi PKB Provinsi Jambi itu, pengesahan APBD tahun 2018, cacat. Ada sejumlah kegiatan tidak ada dalam KUPPAS, tapi ada dalam paripurna. Seperti proyek jalan layang (flyover). Kemudian finalisasi belanja daerah menjadi transfer daerah.   

 

Pada 2018, Sofyan Ali mengaku mengetahui ada uang ketok palu dari Tadjuddin Hasan. "Waktu itu saya bertemu dengan Tadjuddin Hasan di kantor PKB, saat itu beliau (Tadjuddin Hasan) mengatakan hendak bertemu Haji Sai,” jelasnya. Setelah pertemuan itu, dia pun didatangi Tadjuddin Hassan menanyakan kesediaan hadir pada paripurna. Saat itu disampaikan, jika ada uang ketok palu.

 

“Saya katakan, tapi saya tidak mau ikut rapat. Sayakan hati-hati bang! Kemudian Selasa pagi, anak Tadjudin datang ke rumah saya membawa uang dan saya tolak,” tegas Sofyan Ali. “Lalu bagaiman cerita tahun 2017? Saksi (Sofyan Ali) mengaku menerim uang sebesar Rp 200 juta?” tanya ketua mejelis lagi. "Sudah saya kembalikan," tegasnya.

 

"Kenapa tidak ditolak uang tahun 2017?" timpal Morailam Purba. "Kalau yang 2017, itu saya yang salah yang mulia, tapi uangnya sudah dikembalikan," tegasnya lagi.

 

Sebelumnya, Asrul Pandapotan Sihotang, menjelaskan dirinya pada tahun 2017 dipercaya mengumpulkan uang fee proyek menggantikan Apif Firmasnyah. Menurut Asrul, jika uang ketok palu tidak diberikan maka anggota DPRD tidak akan hadir untuk mengesahkan RPABD menjadi APBD.

 

“Tapi saya tidak tahu apakah semua anggota DPRD menerima atau tidak. Setahu saya, uang yang berhasil didapat sebesar Rp 5 miliar,” akunya. Sementara Amidy, menerangkan pertemuannya dengan Erwan malik di Jakarta. Dia menjelaskan, saat itu Erwan Malik melaporkan jika pimpinan dewan minta fee proyek pembagununan jalan layang.

 

Pernyataan Amidy dibenarkan oleh Asrul, sebab permintaan fee proyek jalan layang itu juga dilaporkan ke Gubernur Jambi (saat itu), Zumi Zola. Sementara Gusrizal blak-blakan mengaku menerima uang tambahan untuk Komisi III DPRD Provinsi Jambi sebesar Rp 175 juta. Dia meyakini semua anggota Komisi III yang berjumlah 13 orang mengetahui soal itu karena disebutkan dalam rapat komisi III.

 

"Saya yakin dan percaya semua yang hadir mendengar, silakan cek absen RDP. Semua yang terdaftar pasti mendengar. Saya pribadi mendengar, karena rapatnya sangat singkat," tegas Gusrizal menjawab pertanyaan JPU KPK Feby Dwiyandospendy, terkait pemberian uang tambahan dari PUPR untuk komisi III.

 

Penuntut umum mencoba menggali keterangan Gusrizal terkait jatah Komisi III. “Jika nama terdakwa ada dalam absen RDP itu, apakah berarti terdakwa mendengar terkait penambahan uang untuk komisi III?” tanya jaksa. "Hampir 90 persen saya mempercayai, jika yang hadir itu mendengar penyampaian pimpinan terkait tambahan komisi III," tandasnya. (ira)

 

 






BERITA BERIKUTNYA

loading...