Rugikan Negara Senilai Rp 758.732.900

Kades Koto Duo Baru Dilimpahkan

Kamis, 07 Januari 2021 - 09:58:53 WIB

 

Home HUKUM 

Kades Koto Duo Baru Dilimpahkan

 

Rugikan Negara Senilai Rp 758.732.900

 

Kamis, 07 Januari 2021 - 09:34:42 WIB

?

LIMPAHKAN: Kades Koto Duo Baru, Radius Prawira usai diserahkan penyidik Polres Kerinci ke JPU Kejari Sungaipenuh.

 

ShareSubmit

 

 

 

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, SUNGAIPENUH – Kades Koto Duo Baru, Kecamatan Air Hangat Barat tahun 2018-2019, Radius Prawira yang terjerat kasus dugaan korupsi dana desa, Rabu (6/1) kemarin, dilimpahkan penyidik Polres Kerinci ke Jaksa Kejari Sungaipenuh.

 

Kajari Sungaipenuh, Romi Arizyanto melalui Kasi Penkum Kejati Jambi, Lexy Fatharai dalam keterangan resminya menjelaskan, pelimpahan tahap II ini setelah pihaknya menyatakan lengkap berkas perkara yang dilayangkan penyidik Polres Kerinci beberapa waktu lalu.

 

Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menyiapkan dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi. “Ada 4 JPU yang ditunjuk menangani perkara ini. Saat ini, tersangka dilakukan penahanan di Polres Kerinci beberapa waktu kedepan. Sembari kita menyiapkan dakwaan untuk kemudian disidangkan,” jelas Lexy.

 

Dia menjelaskan, dugaan korupsi yang menjerat Radius Prawira ini bermula pada tahun anggaran 2018, di mana Desa Koto Dua Baru mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) Rp 637.447.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 225.789.060, dan Bantuan Provinsi Rp 60.000.000.

 

Kemudian Hasil Pajak Rp 5.928.300, dan Pendapatan Desa Yang Sah sebesar Rp 31.000.000, sehingga keseluruhan dana yang diterima oleh Desa Koto Dua Baru pada tahun 2018 berjumlah Rp 965.475.900.

 

“Anggaran APBDes tahun 2018 dipergunakan untuk pembangunan fisik, berupa pembangunan saluran irigasi sesuai RAB sebesar Rp 225.185.200, dan pembangunan Gedung Seni dan Pendidikan sesuai RAB sebesar Rp 314.840.800. Namun dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi tidak dilaksanakan oleh tersangka dan terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung seni dan Pendidikan sebesar Rp 67.362.700,” ungkap Lexy.

 

Selain itu, pada tahun anggaran itu pula terjadi Silpa Rp 1.500.000 namun tidak dilaporkan pada APBDes Tahun 2019. Sementara pada tahun anggaran 2019, Pemdes tersebut kembali memperoleh DD Rp 704.251.000, ADD Rp 225.789.060, Bantuan Provinsi Rp 60.000.000, dan Hasil Pajak Rp 5.442.000, dengan total dana yang diterima oleh Desa Koto Dua Baru berjumlah Rp 995.132.000.

 

“Tersangka diketahui melakukan penarikan sejumlah uang, namun terhadap penggunaan anggaran tahun 2019 tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban,” sebut Lexy.

 

Sehingga lanjut Lexy Fatharani, akibat perbuatan tersangka dan berdasarkan fakta serta keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan fisik, telah terjadi kerugian negara pada tahun 2018 sebesar Rp 294.048.400, dan pada tahun 2019, sebesar Rp 464.684.500.

 

“Total kerugian mencapai Rp 758.732.900. Sesuai dengan laporan hasil audit PKKN Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/515/ITPROV-3/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020,” beber Lexy.

 

Perbuatan Radius Prawira pun dianggap melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Sebagaimana diatur dalam rumusan primer pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

“Subsider pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman maksimal 20 tahun penjara,” tutup Lexy. (ira/zen)






BERITA BERIKUTNYA

loading...