10 Pelanggaran Sejak Tahapan Pemungutan Suara

Bawaslu Beberkan Sejumlah Catatan

Kamis, 24 Desember 2020 - 11:31:51 WIB

JAMBI - Pemungutan suara, hingga rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi untuk Pilgub Jambi telah selesai digelar. Dalam tahapan demi tahapan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi melakukan pengawasan, dan menemukan sejumlah catatan. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Fachrul rozi mengatakan, dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 ini, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan beberapa catatan hasil kerja pengawasan melalui laporan secara berjenjang. Mulai dari Pengawas TPS, Panwaslu  Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Bawaslu Provinsi. Dia menjelaskan, dalam pengawasan itu masih ditemukan jajaran KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang belum menjalankan prosedur. Seperti tidak menempelkan foto pasangan calon pada papan pengumuman, tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada papan pengumuman, pengawas TPS tidak mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap, KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suara yang diterima, KPPS tidak mengecek absensi kehadiran pemilih dengan jumlah Surat Suara yang tersisa, dan pelanggaran lainnya.

“Kemudian Mmasih ditemukan adanya kekurangan surat suara. Selanjutnya menghentikan proses pemungutan suara sebelum jadwal tanpa adanya dasar hukum yang ada. Misalnya, melalui Bawaslu Kota Sungai Penuh merekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada TPS 1 Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh,” paparnya.

Selanjutnya ditemukan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pemberian suara dilakukan dengan mencontreng bukan mencoblos. Data Daftar pemilih yang perlu akurasi dan validasi, sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih secara konstitusional bisa memilih dan datang ke TPS.

“Ada juga akses data khususnya Daftar Pemilih yang tidak diberikan dengan alasan informasi yang dikecualikan. Bawaslu Provinsi Jambi bahkan sudah menyampaikan secara tertulis untuk meminta akses data dalam rangka untuk melakukan analisis data Daftar Pemilih dengan tujuan dan harapan agar Daftar Pemilih berkualitas dengan indikator Akurat, Mutakhir, Komprehensif dan Transparan,” ujarnya.

Kemudian, temuan lainnya pemahaman penyelenggaran terutama ditingkat TPS belum seutuhnya memahami apa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).Pengisian Model formulir C Hasil.KWK dengan Formulir C Hasil Salinan.KWK terutama pada kolom jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan ada selisih, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilakukan perbaikan. “Di Kabupaten Tanjab Timur, dalam rapat pleno rekapitulasi, Formulir D Hasil Kabupaten/Kota.KWK terdapat selisih Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan terdapat di Kecamatan Rantau Rasau tanpa mengkroscheck terlebih dahulu,” katanya.

Fachrul Rozi melanjutkan, ada ketidaksesuaian jumlah hasil perolehan suara antara Formulir C Hasil.KWK dan Formulir C Hasil Salinan.KWK dengan Formulir D Hasil Kecamatan.KWK. Hal ini terjadi di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh menyampaikan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk ditindaklanjuti.

“Itu sejumlah catatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi. Secara umum, kita juga mengapresiasi bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Jambi berlangsung aman, kondusif dan sehat. Semuanya tidak terlepas dari kerjasama semua lembaga dengan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing, terutama pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI,” tandasnya. (enn)






BERITA BERIKUTNYA

loading...