Antisipasi Timses Mendaftar

Kamis, 13 Februari 2020 - 10:57:47 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi tengah melakukan persiapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

Rencananya, pengumuman rekrutmen PPK dan PPS untuk Pilkada 23 September mendatang, akan mulai dilaksanakan pada 15 Januari hingga 14 Februari mendatang.

Dalam rekrutmen PPK dan PPS ini, KPU Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan ketat. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan personel Tim Sukses (timses) kandidat ikut mendaftar.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnizal menyebutkan, proses rekrutmen penyelenggara Adhoc ini, akan dilakukan dalam dua tahapan yakni tes tertulis dan wawancara.

"Untuk pengumumannya 15 Januari nanti akan dilaksanakan, setelah tahapan itu mulai dibuka pendaftaran," katanya.
Terkait antisipasi menyusupnya personel Timses ikut mendaftar jadi penyelenggara, pihaknya meminta dan membuka jadwal aduan dan laporan dari masyarakat nantinya.

"Hasil rekrutmen, akan kita umumkan nanti. Masyarakat bisa melaporkan ke kita. Kalau memang ada indikasi, maka akan kita coret," jelasnya.
Selain itu, peserta yang ikut dalam rekrutmen penyelenggara Adhoc ini, nantinya juga akan membuat pernyataan yang menyatakan tidak ada keterkaitan sebagai Timses.

"Nanti kita minta tanda tangani surat pernyataan dengan materai," ujarnya.
Untuk syarat, kata Apnzal, hampir sama dengan Pemilu 2019 lalu. Tapi ada dua catatan yang menjadi penekanan para perekrutan PPK dan PPS kali ini, salah satunya terkait batas umur.

"Terkait batas umur maksimal 60 tahun, jika lebih maka tidak bisa menjadi penyelenggara. Kemudian juga surat keterangan sehat dari Puskesmas," jelasnya.

Sementara itu, terkait honor yang akan diberikan kepada penyelenggara Adhoc ini, Apnizal mengaku pihaknya masih berpatokan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dulu.

"Honor dalam penyusunan anggaran masih mengacu PMK terakhir yakni Rp 1,8 Juta. Nanti kalau bisa direvisi, kenapa tidak," tandasnya.(enn/muz)






BERITA BERIKUTNYA

loading...