Kapal China Angkat Kaki

Jumat, 10 Januari 2020 | 10:37:52 WIB | Dibaca: 89

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA - Coast guard dan kapal ikan China yang beroperasi di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau telah angkat kaki. Gelar pasukan TNI di Natuna bersama Presiden Joko Widodo dinilai sebagai penyebabnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menegaskan kapal-kapal China yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan bapak Presiden ke Natuna," katanya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).

Ia menduga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah Indonesia kepada Beijing, China.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," katanya.

Diterangkan jenderal bintang dua ini, Presiden Jokowi menginstruksikan pengamanan ketat di wilayah Natuna. TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin.

"Untuk intensitasnya kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini.

Setelah situasi keamanan di laut sudah terjaga dengan baik, maka TNI akan kembali fokus pengamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

"Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, maka fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi, kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara," ucap Sisriadi.

Terkait penambahan pasukan, Sisriadi mengatakan, operasi yang dilakukan TNI bersifat rutin dan tidak membicarakan jumlah personel melainkan jumlah KRI dan pesawat udara.

"Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu ada 8 KRI kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara," katanya.

Setelah kapal-kapal China angkat kaki, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat untuk mengisi kegiatan sosial dan ekonomi di Laut Natuna Utara.

"Kita nggak usah ribut-ribut lagi. Kita isi sekarang Natuna itu dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara lebih proporsional daripada kosong," ujarnya.

Mahfud menyebutkan kapal-kapal China masuk peraian Indonesia dengan sengaja menyalakan automatic identification system (AIS) sehingga terdeteksi oleh Indonesia.

"Namun, sekarang kapal-kapal tersebut sudah berada di luar ZEEI. Karena nampaknya sudah sekurang-kurangnya kapal-kapal yang tidak tidak menghidupkan AIS-nya, automatic identification system, biasanya kemarin kan sangat provokatif masuk kapal menghidupkan gitu seakan-akan nampak, sekarang sudah nggak ada sudah diluar semua," tutur Mahfud.

Terkait kegiatan perekonomian di Perairan Natuna, anggota Komisi IV DPR Ono Surono menginginkan perizinan terhadap nelayan dapat dipermudah.

Dijelaskan Ono, izin kapal nelayan yang ingin beroperasi di Natuna tak mudah. Salah satu alasannya karena akan beroperasi di atas 25 mil sampai 200 mil sebagaimana ketentuan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Sehingga diperlukan kapal skala besar dan waktu yang lama, serta pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal beserta hasil tangkapannya.

Karenanya, ada sejumlah hal yang harus disegerakan diubah, antara lain mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut, serta mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosston.

Politisi PDIP itu juga mengusulkan untuk memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment di tengah laut dengan pengawasan yang ketat, serta mengoptimalkan pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan nelayan secara maksimal.

Ia berpendapat keberadaan pelabuhan di Natuna amatlah penting guna menampung kapal dan hasil tangkapannya.

"Jadi jangan sampai kawasan perairan ibarat rumah yang kosong atau tidak berpenghuni sehingga membuat maling sangat leluasa mencuri isinya," katanya.(gw/fin)






BERITA BERIKUTNYA

loading...