Oleh : Revino Merbolin, S.Kom., M.Kom. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Merangin)

Apa Yang Salah Dengan Dana Desa ???

Senin, 23 Desember 2019 | 11:42:14 WIB | Dibaca: 95

BANGKO-INDEPENDENT.COM-Besarnya dana, model kucurannya yang langsung ke desa dan banyaknya desa yang dinilai belum siap karena berbagai hal, membuat banyak kekhawatiran datang. Akankah para kepala desa dan elit desa benar-benar mampu memangku amanat dan tidak terjebak tindakan korupsi sebagaimana dilakukan banyak pejabat negara? Bagaimana desa membangun benteng agar dirinya tak terjerumus tindakan biadab korupsi?

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa wajib digunakan untuk empat urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal ini memberlakukan implikasi hukum bagi aktor-aktor pengelolanya. Semakin menguatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik, yaitu tata kelola pemerintahan desa harus berlangsung secara akuntabel. Oleh karena. itu, tak heran jika kemudian aspek transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting. Keduanya diatur dalam pasal 82 ayat 1-5.

Keterbukaan pemerintahan desa mengenai penggunaan anggaran, sebuah pola pemerintahan sangat sehat yang baru bisa dilaksanakan segelintir desa saja. Cara ini bisa mendorong partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desanya hingga pada hal-hal yang detail. Transparansi itu justru bakal menyelamatkan pemerintah desa. Dengan transparansi maka masyarakat menjadi tahu apa saja yang dilakukan pemerintah desa terutama mengenai alokasi dana. Jadi tidak perlu ada tudingan yang menuduh ini-itu pada pemerintah desa.

Sosial media dapat menjadi media yang paling tepat untuk melaksanakan transparasi desa. Dengan sosial media pemerintah desa dapat menjangkau lebih banyak warga sehingga kepercayaan warga semakin meningkat. Adanya sosial media pemerintah juga dapat menampung aspirasi warga melalui komentar. Selain melalui sosial media, Pemerintah Desa juga dapat menggunakan website sebagai media transparasi publik.

 

Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa. Hal ini sesuai UU No 14  tentang Keterbukaan Informasi Publik, strategi pemerintahan yang terbuka dalam informasi ini sangat penting mengingat desa sebagai prioritas pembangunan nasional adalah stakeholder penting dalam kemajuan daerah. Pengelolaan anggaran dana desa misalnya, harus memiliki transparansi yang baik dalam penggunaannya. Jika tidak dapat dijalankan oleh perangkat desa sebagai kewajiban yang melekat maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi desa agar transparansi dapat tercapai.

Pada akhirnya semua pihak pengelolaan dana desa wajib  memiliki pemahaman yang sama terkait penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan penggunaan dana desa. Dan juga harus dibuatkan aturan yang memberikan kepastian atas penggunaan dana desa, yang hanya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta yang lainnya dengan catatan telah terpenuhinya kegiatan prioritas, yang terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari Bupati/walikota. ***






BERITA BERIKUTNYA

loading...