Mashuri : Pengesahan APBD 2020 Agar Tepat Waktu

Senin, 02 Desember 2019 | 10:39:48 WIB

NOTA : Bupati Bungo H. Mashuri menyerahkan nota pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 kepada Wakil Ketua I DPRD Bungo Jumiwan Aguza.
NOTA : Bupati Bungo H. Mashuri menyerahkan nota pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 kepada Wakil Ketua I DPRD Bungo Jumiwan Aguza. Bungo Independent

BANGKO-INDEPENDENT.COM, Muara Bungo - Bupati Bungo H. Mashuri mengharapkan 35 anggota DPRD Bungo dapat bekerja sama dengan baik dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

“Hari ini (Red, Rabu 27/11), DPRD Kabupaten Bungo sudah menerima nota pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 dan Ranperda lainnya. Kami sangat berterima kasih. Sekarang tinggal pembahasannya bersama DPRD Bungo,” katanya.

Hal itu diungkapkan Mashuri kepada wartawan usai rapat paripurma penyampaian nota pengantar Bupati Bungo tentang Ranperda APBD tahun Anggaran 2020 dan Ranperda lainnya diruang rapat paripurna DPRD Bungo, Rabu (27/11).

Menurut dia, ada sejumlah agenda penting untuk segera dilakukan bersama antara pemerintah daerah diantaranya pengesahan APBD 2020 tepat waktu.

“APBD 2020 sangat mendesak untuk disahkan, karena menyangkut berbagai agenda pembangunan, selain batas waktu pengesahan yang juga semakin dekat. Lebih cepat lebih baik, agar kita terhindar dari sanksi-sanksi jika APBD terlambat disahkan,” jelas Mashuri.

Mashuri mengatakan sesuai dengan UUD Nomor 1 tahun 2018 bahwa sebelum disahkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2020 ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu menyampaikan nota pengantar Bupati tentang ranperda APBD Tahun Anggaran 2020.

Tahapan selanjutnya adalah rapat kerja penyampaian Ranperda dan umum fraksi DPRD terhadap Bupati dan rapat kerja tentang jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap tersebut kemungkinan kemudian yang terakhir adalah Paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD Kabupaten Bungo

"Penyampaian nota anggota DPRD tentang nota pengantar telah selesai dan dijawab oleh pemerintah atas tanggapan DPRD, kemudian yang terakhir kita berharap memang kegiatan Paripurna kita tepat waktu karena memang kita sesuai amanat aturan undang-undang paling lambat 30 November itu RAPBD seluruh kabupaten kota harus sudah bisa, ya dalam aturan undang-undang itu sudah ada macam-macamnya dan sesuai undang-undang itu sudah jelas ada sanksinya bagi Kabupaten Kota yang terlambat pengesahan APBD 2020, seperti penundaan gaji dan penundaan pembayaran lainnya," tutup Bupati.(msn)






BERITA BERIKUTNYA

loading...