Kunjungan Pertamanya di Tanah Papua Barat

Jokowi Bawa Misi Ganda

Senin, 28 Oktober 2019 | 10:42:28 WIB

KUNKER : Presiden Jokowi ke Papua Barat menjadi daerah pertama kunjungannya usai dilantik sebagai Presiden 20 Oktober lalu.
KUNKER : Presiden Jokowi ke Papua Barat menjadi daerah pertama kunjungannya usai dilantik sebagai Presiden 20 Oktober lalu.

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA – Papua Barat menjadi daerah pertama kunjungan Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik sebagai Presiden 20 Oktober lalu. Presiden tidak hanya sekadar datang, tapi ada misi ganda yang akan ia tegaskan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh di Bumi Cendrawasih itu. Salah satunya, menetralisir tingkat kerawanan sosial, dan menegaskan komitmennya terhadap pembangunan kawasan Indonesia timur.

Ya, dalam pertemuan dengan warga di Lapangan Bola Irai, Kampung Irai, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, kemarin (27/10), Jokowi menegaskan akan lebih memprioritaskan infrastruktur yang ditargetkan rampung dua sampai tiga tahun.

”Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati kepada saya, Pak Gubernur, mengenai yang pertama. Jalan antara Manokwari dan Pegunungan Arfak, yang tadi Pak Bupati menyampaikan, minta segera diselesaikan dan diaspal,” ujar Presiden awali sambutan.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan akan segera menyelesaikan permohonan tersebut agar barang-barang pertanian, produk-produk pertanian, yang berasal dari Pegunungan Arfak, bisa dijual di Manokwari.

Saat bertanya ke Bupati, Presiden menyampaikan bahwa produk pertanian seperti wortel, kentang, kol, daun bawang, bawang putih, dan bawang merah dapat dibawa dari Arfak ke Manokwari.

Sektor lain, lanjut Presiden, seperti pariwisata agar orang-orang bisa berdatangan, berbondong-bondong dari Manokwari dan provinsi seluruh tanah air untuk melihat keindahan danau Anggi. ”Tadi saya sudah lihat dari atas, itu sangat indahnya danau itu,” ujar Presiden.

Berkaitan dengan bandar udara (bandara), Presiden minta untuk diberikan waktu selama dua tahun, untuk menyelesaikan airport yang ada di Arfak sehingga semuanya terbuka dan masyarakat bisa pergi ke mana pun.

”Airport adalah sebuah sarana transportasi yang sangat penting bagi penduduk yang ada di sini untuk bisa lebih maju ke depan,” tutur Presiden seraya menambahkan Bupati juga menyampaikan kebutuhan mengenai rumah sakit, puskesmas, dan pasar.

Sekali lagi, Presiden menyampaikan untuk pembangunan akan diberikan paling tidak dua atau tiga tahun. Pemekaran Saat menjawab mengenai pemekaran kampung, Presiden meminta untuk mencatat dan mengurus permintaan tersebut. ”Ya, nanti biar Pak Mendagri tindak lanjuti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati,” ujar Presiden menjawab permohonan Bupati Pegunungan Arfak.

Sementara itu, mengenai pemekaran distrik dan kabupaten, Presiden meminta ditunda dahulu karena satu per satu masalah harus diselesaikan. ”Nanti kita lihat lagi, dua tahun, saya evaluasi. Nanti, kalau masih ada yang perlu diselesaikan, nanti akan kita kerjakan,” terangnya.

Di akhir sambutan, Presiden mengungkapkan kembali rasa bahagia, berada di antara warga di Pegunungan Arfak ini. ”Salam semuanya, untuk yang tidak bisa hadir, di lapangan ini. Sekali lagi, sampaikan rasa cinta saya kepada seluruh masyarakat, seluruh keluarga, yang ada di Pegunungan Arfak,” pungkas Presiden.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, dirinya sudah mendapatkan beberapa poin yang disampaikan Presiden terkait Papua. Salah satunya memprioritaskan sinkronisasi program tepat sasaran yang dapat dirasakan masyarakat di Papua.”Dan Tak hanya di Papua, Tito memastikan sinkronisasi program tepat sasaran juga dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” terang Tito dalam pesan singkat ke Fajar Indonesia Network (FIN).

Nah, salah satu prioritas yakni bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. ”Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya 'sent' (terkirim), tapi masalahnya apakah sudah ‘delivery' atau sudah dirasakan oleh masyarakat, ini akan saya cek,” kata Tito.

Dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai cukup besar, diharapkan semua program pemerintah daerah di Papua dapat tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, ia juga meminta jajarannya di Kemendagri untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.

”Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai ke publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh Tim dari Kemendagri sebagai pembina. Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.

Secara kebijakan nasional, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Pemerintah. Hal ini pula yang ditekankan Mendagri Tito Karnavian di tanah Papua.

”Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Besarnya dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah merupakan salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Sehingga diharapkan dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan pro rakyat.

”Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada Pemerintah, hal ini kemudian akan memunculkan keributan dan potensi konflik,” terangnya.

Tak hanya itu, Ia juga menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Menurutnya, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi.

”Lalu memperluas lapangan kerja, apakah ada program-program yang memperluas lapangan kerja? Salah satu problem (masalah) di Papua, yaitu hak ulayat, bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang, karena kalau hanya mengandalkan APBN saja mungkin kurang maksimal. Kemudian dari aspek regulasi jangan membuat regulasi yang malah membuat investor dan program-program menjadi tidak jalan semua,” jelasnya.

Untuk diketahui sosok Mendagri Tito Karnavian merupakan sosok yang dekat dengan tanah Papua. Pasalnya, ia pernah menduduki kursi nomor satu di jajaran Polda Papua, yakni sebagai Kapolda. Tak hanya itu, pengalamannya sebagai Kapolri dan kerap melakukan kunjungan kerja ke Papua membuatnya memiliki hubungan yang tak berjarak dengan Papua.

Sehingga tak dapat dipungkiri, ia tentu memiliki pengalaman yang paripurna mengenai kondisi sosial budaya dari masyarakat Papua. Kunjungannya sebagai Mendagri kali ini juga ditujukan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pejabat daerah setempat dalam rangka melakukan pembinaan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang. (fin/ful)

 



 





BERITA BERIKUTNYA

loading...