DPR-Pemerintah Jawab Kekhawatiran Publik

Kamis, 26 September 2019 | 08:07:30 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (PAS) menjadi salah satu isu yang menuai kontroversi di masyarakat. RUU tersebut sedianya akan disahkan dalam rapat Paripurna, Selasa (24/9). Namun keputusan itu dibatalkan. DPR sepakat menunda pengesahan RUU tersebut. Penundaan bukan berarti menolak pengesahan RUU. Hal ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani mengatakan, RUU PAS batal disahkan karena RUU KUHP selaku induk peradilan pidana telah ditunda pembahasannya. Sehingga berdampak kepada aturan lembaga pemasyarakatan. “Sehingga suatu yang logis bila pengesahan RUU Pemasyarakatan ditunda. Sebab, RUU KUHP juga ditunda,” kata Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, belum ada pembahasan terbaru dari Revisi UU Pemasyarakatakan. Masih ada kesempatan dikomunikasikan di tingkat lobi antara pemerintah dengan DPR. “Kita sudah sepakat. Menurut saya ini hasil lobi. Apakah ditunda untuk paripurna yang akan datang,” kata Taufiqulhadi.

Menurutnya, Fraksi NasDem mendukung sikap pemerintah. Jika pemerintah meminta pengesahan RUU Pemasyarakatan ditunda, Fraksi NasDem sepakat menyetujuinya. “Tentu saja kami sebagai pendukung pemerintah harus konsisten. Apabila pemerintah mengatakan tidak bisa dilanjutkan, sikap kami sesuai dengan itu,”imbuhnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPR, Asrul Sani, menjelaskan Presiden tidak menolak empat buah RUU untuk disahkan. Namun hanya ingin menunda hingga kepemimpinan DPR periode mendatang. Menurutnya, Presiden bukan membatalkan politik hukum yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR. Namun menunda untuk memberikan waktu bagi DPR dan Pemerintah menjawab kekhawatiran masyarakat.

“Sudah ada aturan yang disepakati mengenai keberlanjutan pembahasan RUU. Hal itu terdapat dalam revisi Undang-Undang UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) yang baru disahkan,” jelas Arsul.

Apabila terdapat UU yang tidak bisa disahkan di satu periode, bisa disahkan di periode berikutnya tanpa harus melalui rapat pembahasan awal lagi. Ia mencontohkan masalah aborsi dalam RUU KUHP yang dipersoalkan masyarakat. DPR tidak lagi membahas dari awal seperti mulai tahapan persetujuan fraksi dan penentuan materi. Namun akan membahas pasal yang dipersoalkan tersebut. “Substansinya itu misalnya membahas menyangkut pengecualian. Kalau kita lihat, apa saja yang dikecualikan dari aturan pemidanaan aborsi itu di dalam penjelasan,” pungkas Arsul. (fin/din)






BERITA BERIKUTNYA

loading...