oleh Ingelia Puspita

Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga

Kamis, 26 September 2019 | 08:03:08 WIB

Ist/Bangko Independent

BANGKO-INDEPENDENT.COM-23 Agustus 2019 menjadi salah satu momentum penting dalam transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Keuangan. Di hari tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penggunaan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga yang diyakini mampu mempercepat proses transaksi penerimaan negara. Dengan mengusung tema APBN Bisa Digital, Modul Penerimaan Negara saat ini telah mengalami penyempurnaan menjadi Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga  atau disingkat MPN G3.

Modul Penerimaan Negara merupakan suatu sistem aplikasi yang memfasilitasi proses penerimaan negara berupa pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebelum adanya MPN G3, layanan pembuatan billing penerimaan negara menggunakan interface biller yang berbeda. Billing atau tagihan yang dibuat sebelum melakukan penyetoran, menggunakan SSE untuk pajak, CEISA untuk bea cukai dan Simponi untuk PNBP. Dengan pengembangan dan penyempurnaan teknologi informasi terkini, maka sistem penerimaan negara berupa pembuatan billing dan pembayaran atas tagihan tersebut diakomodir dalam satu website.

 

Melalui alamat website https://mpn.kemenkeu.go.id layanan penerimaan negara dapat membuat billing dan menyetor transaksi penerimaan negara secara sekaligus dan cepat. Pengguna layanan penerimaan negara yaitu masyarakat, dikenal dengan istilah wajib setor, wajib pajak atau wajib bayar. Dengan MPN G3, pengguna layanan akan lebih mudah melakukan transaksi penerimaan negara sehingga penyempurnaan pada MPN G3 memberi kepastian kepada pengguna layanan mengenai pemutakhiran teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola penerimaan negara.

 

Kedua, dengan penyempurnaan MPN G3, telah tersedia sistem yang dapat diandalkan berupa software dan hardware sehingga dapat menjamin pelayanan penerimaan negara secara cepat, andal dan akurat. Selain itu, perubahan pada MPN G3 ini diperlukan guna perluasan cakupan penyedia layanan bagi penyetor pajak, bea, cukai dan PNBP sehingga lebih memudahkan pengguna MPN G3 dalam menyetor penerimaan negara.

 

Sistem Penerimaan Negara

Penyempurnaan MPN G3 ini merupakan salah satu dari tugas Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pada pasal 7 Undang Undang dimaksud disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan SIstem Penerimaan dan Pengeluaran Negara.

Penggunaan sistem aplikasi untuk penerimaan negara dimulai dengan adanya penerapan sistem penerimaan negara di tahun 2006. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Pada saat itu, sistem penerimaan negara untuk pembayaran pajak, bea cukai dan PNBP menggunakan sistem aplikasi yang berbeda-beda. Modul Penerimaan Negara tersebut memfasilitasi penggabungan sistem-sistem tersebut ke dalam satu sistem aplikasi.

 

Selanjutnya, dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dan perkembangan teknologi informasi, dilakukan berbagai penyempurnaan pada Modul Penerimaan Negara, sehingga akrual dan teknologi informasi dimaksud diakomodir dalam bentuk implementasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Penyempurnaan yang telah dilaksanakan antara lain berupa Modul Penerimaan Generasi Dua, memfasilitasi adanya layanan pembuatan billing sebelum melakukan pembayaran. Selain itu, terdapat berbagai pilihan metode pembayaran, selain melalui teller di bank, yaitu melalui ATM, mesin EDC, internet dan mobile banking. Selanjutnya, Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga, merupakan langkah besar dalam upaya Kementerian Keuangan untuk menyempurnakan sistem penerimaan negara guna meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam memproses penerimaan negara.

 

Keunggulan MPN G3

Terdapat beberapa hal yang menjadi poin penyempurnaan MPN G3. Pertama, adanya sistem single sign on. Sistem ini menggabungkan 3 biller yang berbeda ke dalam satu portal penerimaan negara. Adanya portal penerimaan negara tersebut merupakan tambahan pilihan bagi wajib pajak/wajib setor/wajib bayar untuk mendapatkan billing penerimaan negara selain dari tiga kanal yang telah disediakan. Selain itu, dengan adanya single sign on maka penerimaan negara yang meliputi pajak, bea cukai dan PNBP akan mempermudah pengguna layanan karena dapat melakukan pembayaran penerimaan secara sekaligus melalui satu portal penerimaan negara.

 

Kedua, MPN G3 mengakomodir pemutakhiran infrastruktur. Dengan adanya penggunaan infrastruktur terkini, maka kecepatan waktu proses transaksi bertambah. Jika pada MPN sebelumnya diproses 60 transaksi per detik, maka dengan adanya MPN G3, transaksi penerimaan negara yang dapat diproses bertambah secara signifikan menjadi 1000 transaksi per detik. Hal ini dimungkinkan karena adanya pemutakhiran infrastruktur pada MPN G3 berupa kenaikan kapasitas server dan database. Dengan adanya peningkatan kapasitas server dan database tersebut, dapat meningkatkan kecepatan proses dan akurasi data dalam pembuatan billing dan penyetoran penerimaan negara.

 

Ketiga, adanya kerja sama dengan Lembaga persepsi lainnya. Sebelumnya, penerimaan negara dapat dibayar pada 83 Bank/Pos yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, atau yang lebih dikenal dengan nama Bank/Pos persepsi. Namun, dengan adanya MPN G3, saluran (channel) penerimaan negara diperluas cakupannya tidak hanya bank/pos persepsi tetapi juga meliputi lembaga persepsi lainnya. Hal ini akan menambah jumlah pilihan Lembaga persepsi yang dapat melayani penerimaan negara. Lembaga persepsi lainnya ini merupakan lembaga pemrosesan e-commerce dan financial technology, selain bank/pos persepsi. Saat ini, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, lembaga persepsi lainnya yang telah melakukan koneksi dengan Kementerian Keuangan, yaitu Bukalapak, Tokopedia dan Finnet Indonesia.

 

Seiring dengan adanya perubahan teknologi informasi, pembayaran penerimaan negara tidak hanya dilaksanakan melalui penyetoran ke teller bank/pos persepsi atau yang dikenal dengan istilah over the counter. Dengan adanya mekanisme pembayaran secara elektronik, maka metode pembayaran juga dapat dilakukan melalui ATM, mesin EDC, internet banking, mobile banking. Selain itu, juga difasilitasi dengan layanan dompet elektronik (e-wallet), bank transfer, virtual account, debit dan credit card.

 

 

Lembaga Persepsi Lainnya

Penggunaan MPN G3 merupakan wujud dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Dengan adanya MPN G3 ini, maka masyarakat yang akan membayar pajak, bea dan cukai serta PNBP, dapat memiliki beberapa pilihan metode pembayaran. Pilihan tersebut tidak hanya melalui kanal bank pos persepsi, tetapi juga melalui layanan Lembaga persepsi lainnya, yang melayani pembayaran transaksi e-commerce dan fintech.

 

Dengan adanya layanan melalui Lembaga persepsi lainnya, maka terdapat perluasan layanan peneriman negara. Dengan demikian, terdapat sejumlah beberapa manfaat dari Lembaga persepsi lainnya tersebut. Manfaat ini antara lain berupa penambahan agen penerimaan. Melalui bekerja sama dengan Bukalapak, Tokopedia dan Finnet Indonesia, maka terdapat lebih banyak alternatif agen penerimaan (collecting agent) yang dapat menampung setoran penerimaan negara. Kedua, adanya akses layanan 24/7 berupa setoran penerimaan negara dapat dilakukan kapan pun dan dimana saja serta memungkinakan layanan selama 7 hari dalam seminggu dan 24 jam sehari.

 

Selanjutnya, penyetoran melalui Lembaga persepsi lainnya ini juga mendorong perluasan pembayaran non tunai (cashless). Hal ini sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang digagas oleh Bank Indonesia sejak tahun 2017 (Bank Indonesia, 2017). Transaksi pada Bukalapak, misalnya akan memberikan beberapa pilihan metode pembayaran secara non tunai, antara lain transfer bank, transfer virtual account, mobile banking, dan kartu kredit. Terakhir, manfaat yang diperoleh adalah tarif imbalan jasa yang lebih murah dari Bank/pos persepsi. Tarif atas setiap transaksi penerimaan negara yang diproses melalui Bank/pos persepsi sejumlah lima ribu rupiah, sedangkan transaksi melalui Lembaga persepsi lainnya dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.

Siaran pers Kementerian Keuangan menyatakan, berdasarkan data per 15 Agustus 2019, MPN telah membukukan transaksi penerimaan negara sejumlah 58,3 juta transaksi melalui 83 bank/pos persepsi. Mengingat mayoritas transaksi penyetoran pajak dilakukan melalui MPN dan dengan target penerimaan dari sektor perpajakan sejumlah 1577 Triliun sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, maka penggunaan MPN G3 secara masif merupakan salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk mencapai target penerimaan dimaksud.

 

Dengan adanya MPN G3, tidak hanya kecepatan pemroses transaksi yang meningkat tajam tetapi juga menjamin layanan penerimaan negara secara akurat dan andal. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi jajaran Kementerian Keuangan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, bea, cukai dan PNBP. Selain itu, adanya Lembaga persepsi lainnya yang terkoneksi dengan penerimaan negara, membuka peluang guna penerapan peraturan pemungutan pajak dari transaksi e-commerce yang sangat meningkat di Indonesia. ***

*tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja






BERITA BERIKUTNYA

loading...