Penolakan Dari Mahasiswa Lokasi Baru Sudah Siap

Dua Jembatan Bakal Dipindahkan

Rabu, 11 September 2019 | 10:02:20 WIB

LOKASI : Pihak Kelurahan bersama Kepala Bidang Bina Marga DPUPR berserta Koramil saat memantau kegiatan pembangunan dua jembatan di Tabir.
LOKASI : Pihak Kelurahan bersama Kepala Bidang Bina Marga DPUPR berserta Koramil saat memantau kegiatan pembangunan dua jembatan di Tabir.

MERANGIN – Pernyataan unsur penolakan terhadap pembangunan dua jembatan di Dusun Tanjung Kepalok Bedah Kelurahan Kampung Baruh dan Dusun Mauro Danau Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, berbuntut panjang. Kekecewaan tersebut disinyalir datang dari masyarakat dan mahasiswa  Tabir.

Malahan, pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan dengan dana mencapai Rp 5,5 Miliar. Namun, jembatan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Bahkan pihak Mahasiswa Tabir menyebutkan jika kurang menerima soal kegiatan itu.  

"Anggaran itu untuk 2 unit jembatan. Kurang terimo lah, karno janji pak Bupati bisa dilalui mobil, nyatonyo dak. Masyarakat dan mahasiswa akan demo," tegas Ramoi yang mengatasnamakan Ketua Mahasiswa Tabir.

Meski demikian, ia menyebutkan Selasa (10/9) pihaknya dipanggil oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Baruh dan Mampun. Disitu, ia mengakui hanya menyampaikan data yang mereka dapatkan. Selain itu, ia juga menyebutkan mempertanyakan soal dana Rp 5,5 Miliar untuk pembangunan jembatan tersebut. “Pada waktu bantaian adat jelas jika jembatan itu masuk dalam anggaran Provinsi Jambi Rp 6,4 Miliar. Itu juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Agus. Pada saat aksi demo lalu, Bupati juga menyampaikan hal yang sama. Yang kami tidak terima cuma itu. Kami bukan mempermasalahkan Jembatan Tanjung, tapi jembatan bencana musibah saat bantaian adat. Pembangunan ini dibagi dua,” urainya.

Terkait hal itu, dia menyebutkan akan tetap dengan pendirian. Malahan menyebutkan akan mengiklaskan jika pembangunan jembatan itu dipindahkan. “Kita punya cara lain. Kalau tidak terima dengan statmen dipemberitaan itu, batas mana mereka (pemerintah,red) telap,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidan Bina Marga DPUPR Merangin, Aspan menyebutkan jika memang ada unsur penolakan seperti itu, pihaknya sudah menghubungi pihak Balai dan Satker PJM2 Kementrian PUPR di Jambi. Jika pengiriman material lanjutan dipanding dulu. “Saya juga sudah menghubungi pihak Lurah setempat,” kata Aspan.

Terkait adanya pemberitaan tersebut, Dinas PUPR Merangin sudah turun ke lapangan. Karena ada informasi indikasi penolakan yang mengatasnamakan masyarakat. “Kami temui tiga Lurah dan RT. Masyarakat disana menyatakan tidak ada penolakan, malah mendukung dan berterimakasih,” sebutnya.

Terkait dengan pembangunan jembatan yang bisa dilalui mobil, ia mengatakan Bupati tidak pernah menjanjikan hal itu. Tetapi berjanji akan membangun jembatan yang roboh dilokasi pembantaian adat dan memperperbaiki jembatan yang rusak. “Yang roboh di Mampun lokasi bantaian adat,” urainya.

Malahan, pihak Kelurahan dan masyarakat tidak pernah mempertanyakan soal yang dikatakan janji pak Bupati. Malahan sudah berterimakasih dengan pembangunan jembatan itu. Selain itu, pria yang juga Plt Sekdin PUPR Merangin ini menyampaikan kontruksi jembatan yang dibangun bukan jembatan gantung seperti yang dibangun dari dana APBD atau dana desa. Jembatan itu kontruksinya rangka cetak yang dipesan khusus, bukan lantai kayu yang setiap tahun harus diganti.

“Cuba dilihat selesainya seperti apa. Kalau memang dari pihak mahasiswa Tabir atau masih ada pihak yang belum setuju dengan ini. Kami siap memindahkan pembangunan ini. Karena Desa Lubuk Bumbun dan Desa Rantau Jering Kecamatan Pangkalan Jambu sudah siap untuk pembangunan jembatan ini,” sebutnya.

Disampaikannya, pemindahan pembangunan jembatan ini tidak memerlukan klarifikasi dari DPRD atau DPR RI. Sebab pembanguan jembatan ini murni usulan Pemerintah Daerah, bukan pokir DPR RI Pusat. Selain itu, ia mengatakan Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan sudah memanggil Lurah dan Tokoh Masyarakat supaya kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar. Namun, baru berjalan selangkah sudah tidak sesuai dengan komitmen. “Jika memang tidak nyaman jembatan itu dibangun disana, kita alihkan. Kita minta ketegasan itu, masyarakat yang mana yang disampikan oleh rekan mahasiswa. Kami bukan tidaka mau dikritisi, kalau memang mau bertanya jangan ke pihak Lurah tapi tanya ke instansi teknis, kami siap untuk berkoordinasi,” tuturnya. (mg02/din)


 

Tiga Lurah Berterimakasih

Pembangunan Jembatan Baru

MERANGIN - Dibangunnya dua jembatan baru di wilayah Kecamatan Tabir tepatnya di Dusun Tanjung Kepalok Bedah Kelurahan Kampung Baruh dan Dusun Mauro Danau Kelurahan Dusun Baru membuat tiga Kelurahan yang ada di Kecamatan Tabir berterima kasih dengan pihak Pemerintah. Tiga Kelurahan tersebut yakni Kelurahan Mampun, Kelurahan Kampung Baruh dan Kelurahan Dusun Baru.

Pembangunan dua jembatan tersebut merupakan penghubung antar Kelurahan yang ada di Kecamatan Tabir. Jembatan tersebut juga merupakan akses perekonomian warga Kecamatan Tabir. 

Lurah Mampun Samsul saat dibincangi Bangko Independent mengatakan tiga Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tabir, Kelurahan Mampun, Kelurahan Kampung Baruh dan Kelurahan Dusun Baruh sangat berterima kasih kepada Pemerintah yang sudah membangun jembatan tersebut.  "Selaku perwakilan tiga Kelurahan. Kami sangat berterimakasih sekali dengan dibangunnya jembatan tersebut. Dengan kondisi jembatan yang lebih bagus tentu akses warga dan roda perekonomian warga berjalan lancar," ujarnya. 

Dengan akan dibangunnya dua jembatan tersebut, pemerintah tiga Kelurahan bersama PUPR Merangin dan Babinsa Koramil Tabir langsung meninjau ke lokasi dua jembatan yang akan dibangun tersebut. 

"Dalam hasil pertemuan di lapangan, jumlah anggaran pembangunan dua jembatan tersebut mencapai Rp 5,5 Miliar. Anggaran tersebut bukan untuk satu jembatan tetapi dua jembatan. Bahkan dengan adanya pembangunan jembatan ini warga merasa lega dan berterima kasih sudah dibangunnya jembatan tersebut," ungkapnya. 

Dari informasi yang berhasil dihimpun Bangko Independent. Pihak Pemerintah melakukan pembangunan dengan APBN 2019 yang beranggaran Rp 5,5 M dengan masa pekerjaan 120 hari kalender sebagai kontraktor CV Atha Dwifa sedangkan konsultan Supervisi oleh PT Laras Sembada. (mg02)

 






BERITA BERIKUTNYA

loading...