45,3 Persen Publik Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Rabu, 04 September 2019 | 10:02:33 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA – Pro dan kontra atas rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), terus bergulir. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat berhak memberikan suaranya soal setuju atau tidak. Hasilnya, 45,3 persen publik tidak setuju.

Hal itu tergambar dari hasil survei Median. Survei ini dilakukan pada periode 26-30 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ada 1.000 responden yang diwawancarai secara tatap muka. “Sampel dibagi secara proporsional dan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error 3,09 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan 95 persen,” ujar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di Jakarta, Selasa (3/9).

Dalam survei ini 86,7 persen publik tahu rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota. Sementara yang tidak tahu sebanyak 13,3 persen. Survei ini menunjukkan 45,3 persen publik tidak menyetujui ibu kota dipindah ke Kaltim. “Walaupun selisih hampir 5 persen, mayoritas publik memilih tidak setuju. Publik tidak setuju ada 45,3 persen versus yang setuju, 40,7 persen. Sedangkan yang tidak tahu 14,0 persen. Tentunya pemerintah harus lebih memikirkan alasan ibu kota dipindah,” jelasnya.

Dari rentang usia, kisarannya di bawah 20 tahun rata-rata menyatakan ketidaksetujuannya. Jumlahnya sebanyak 63,8 persen. Sementara rentang usia 60 tahun ke atas itu paling banyak menyatakan setuju, yaitu 68,0 persen. “Kalau kita lihat di usia, memang sebagian besar tidak setuju ketimbang usia 40 tahun ke atas,” ucapnya.

Ada lima besar alasan publik menyatakan setuju jika ibu kota dipindah. Pemindahan ibu kota dinilai bisa membuat ekonomi merata, mengurangi kepadatan penduduk DKI, mengikuti keputusan pemerintah. Selain itu, mengurangi kemacetan DKI dan bisa membawa perubahan lebih baik. “Publik menyatakan setuju karena pemerataan ekonomi sebanyak 13,5 persen, dinilai bisa mengurangi kepadatan penduduk 12,3 persen. Ada juga yang memilih alasan untuk mengikuti keputusan pemerintah 10,7 persen,” tukasnya.

Sementara itu, alasan publik tidak menyetujui karena dinilai masih banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Jokowi. Seperti ekonomi hingga konflik di Papua. Publik meminta Jokowi menyelesaikan persoalan bangsa yang ada, baru memikirkan rencana baru termasuk memindahkan ibu kota. “Rata-rata publik menilai Presiden Jokowi harus menyelesaikan ekonomi dan pengangguran sebanyak 15,0 persen. Kemudian 14,2 persen publik meminta Jokowi memikirkan pengeluaran uang negara. Selanjutnya 9,3 persen meminta Jokowi menyelesaikan konflik di Papua,” beber Rico.

Sementara itu, pakar geopolitik Hendrajit meminta pemerintah harus jeli melihat keamanan ibu kota negara yang baru. Khususnya Pulau Kalimantan. Sebab, lokasinya terkepung di antara armada maritim Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Indonesia bisa menjadi bumper dari pertarungan global antara Amerika dan Cina di Asia Pasifik.

Menurutnya, Inggris terutama Amerika Serikat (AS) lebih dahulu menguasai wilayah itu sebagai salah satu sphere of influence (wilayah pengaruh). Terutama sejak menjajah negara-negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam (Inggris), dan Filipina (AS). “Cina menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influencenya wilayah Barat,” ujar Hendrajit di Jakarta, Selasa (3/9).

Direktur Eksekutif Global Future Institute itu menduga Tiongkok ada di balik skema pemindahan ibu kota ke Kaltim. Apalagi, pemerintah sepertinya tertarik dengan skema satu sabuk satu jalan (one belt one road/ OBOR) yang diusung pemerintah Tiongkok.

Dikatakan, Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengimbangi kekuatan AS dan sekutunya di sekitar wilayah Kalimantan. Dimana bagian utara dan baratnya dikelilingi Laut Cina Selatan. Terlebih, AS ingin mengembangkan Indo-Pasifik bersama Australia, Jepang, dan India untuk membendung skema OBOR yang diusung Cina. “Posisi Kalimantan sangat strategis. Kita yang akan jadi pusat keseimbangan. Akan tetapi, kalau musuh di sana, kita yang terkepung,” ucapnya.

Hendrajit mengakui Kalimantan secara posisi memang sangat strategis. Pulau terbesar di Indonesia itu dekat dengan Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Namun, hal itu juga bisa menjadi titik rawan. Sebab posisinya yang serba dekat. “Cina sadar itu. Akan tetapi, dia nggak berani frontal secara militer. Presiden Jokowi harus jeli. Situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan itu sedang tidak normal. Sebab menjadi perebutan antara angkatan laut AS dan Cina,” pungkasnya.

(rh/fin)

 



 





BERITA BERIKUTNYA

loading...