Gerindra Putuskan Sikap September

Sabtu, 10 Agustus 2019 | 06:48:25 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM JAKARTA - Partai Gerindra akan memutuskan sikap politiknya pada September 2019 mendatang. Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.

 

"Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi. Di internal juga belum mendiskusikan itu. Mungkin bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikan hal tersbeut," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/8).

 

Menurut dia, Gerindra telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politik partai. Namun, Riza belum bisa memastikan apakah pada September itu akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra. "Tiap partai di bulan Agustus-September ada even nasional. Tidak hanya Gerindra, ada Demokrat, PAN dan PKS untuk memutuskan arah kebijakan politiknya," imbuh Riza.

 

Dalam even tersebut, ada tiga agenda yang akan dibahas. Ketiga agenda tersebut adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, dan menentukan sikap politik partai ke depan. "Opsinya macam-macam. Ada koalisi di pemerintahan, koalisi di parlemen, atau menjadi oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan pengawasan," jelasnya.

 

Dari ketiga opsi itu, semuanya sangat memungkinkan dipilih Gerindra. Tergantung kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara. Menurutnya, kalau Gerindra di dalam pemerintahan namun tidak berkontribusi bagi rakyat, maka lebih baik di luar dengan memberikan kritik konstruktif. "Sebaliknya, kalau di luar pemerintahan cuma bisa teriak-teriak dan tidak bisa berikan masukan konstruktif, itu juga tidak baik," lanjutnya.

 

Ada berbagai keinginan terkait sikap politik partai ke depan. Ada yang menginginkan Gerindra di dalam pemerintahan. Tujuannya agar bisa mewujudkan visi-misi dan program. Namun, ada juga yang ingin di luar pemerintahan agar bisa mengooreksi pemerintah.

 

Riza meminta publik tidak perlu meributkan apakah Gerindra di dalam atau di luar pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana Gerindra memberikan kontribusi besar untuk bangsa dan negara. "Kalau Gerindra di dalam pemerintahan, ingin agar visi-misi serta program Prabowo-Sandiaga bisa diimplementasikan," ucapnya.

 

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengambil kesimpulan atas pernyataan Presiden Joko Widodo soal masih adanya kemungkinan masuk koalisi. "Sudah disampaikan berkali-kali Gerindra akan memberikan konsep kepada Presiden. Konsep itu membantu pemerintahan untuk bersama membangun bangsa," tegas Sufmi.

 

Gerindra berharap konsep soal ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekonomi diterima. Sehingga Gerindra bisa ikut di dalam pemerintahan. "Ketika konsep diterima, kerja sama bisa dilaksanakan di dalam pemerintahan. Mudah-mudahan konsep kami dipertimbangkan," tuturnya.

 

Namun, jika Jokowi tidak menerima konsep yang ditawarkan, Gerindra berada di luar pemerintahan. "Sebaliknya, apabila konsep kami belum dapat diterima, kami tetap bersama membangun bangsa dan negara dengan perkuat legislasi, penganggaran, dan pengawasan di luar pemerintah," bebernya.

 

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan hingga saat ini belum diputuskan apakah Gerindra akan masuk dalam koalisi. Andaikan jadi bergabung, hal itu tak berpengaruh terhadap jatah kursi menteri untuk parpol KIK (Koalisi Indonesia Kerja).

 

"Soal bertambah atau tidak koalisi kami diserahkan kepada Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Beliau akan mendiskusikannya dengan para ketum parpol KIK. PPP yakin masuk-tidaknya Gerindra tak akan mengurangi atau menambah jatah kursi partai KIK yang sudah ada," tegasnya.(fin)






BERITA BERIKUTNYA

loading...