Pemcam dan Pemdes Dibekali Pelatihan

Program Pamsimas Dikuatkan

Kamis, 08 Agustus 2019 | 21:14:51 WIB

PELATIHAN : Asisten II Setda Merangin bersama Tim Pamsimas Merangin serta para Kepala Desa dan Camat saat mengikuti pelatihan Pamsimas.
PELATIHAN : Asisten II Setda Merangin bersama Tim Pamsimas Merangin serta para Kepala Desa dan Camat saat mengikuti pelatihan Pamsimas.

BANGKO-INDEPENDENT.COM, BUNGO – Keberadaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Merangin terus dikuatkan. Program yang sudah rutin digelontorkan dari Pemerintah Pusat dan Pemkab Merangin ini diperkuat dengan peran Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan.

Buktinya, pihak Pemerintah Kecamatan (Pemcam) dan Pemerintah Desa (Pemdes) diberikan pelatihan penguatan Program Pamsimas di Merangin. Diketahui sejak tahun 2014, sudah 62 Desa di Merangin memiliki fasilitas Pamsimas. Khusus di tahun 2019, dipastikan ada 21 desa penerima Pamsimas dengan 17 desa melalui APBN dan 4 desa melalui APBD Merangin.

Kegiatan Pelatihan Penguatan Program Pamsimas Merangin ini, dibuka oleh Asisten II Setda Merangin sekaligus Plt Kadis PUPR Merangin Mardansyah Saidi, Rabu (7/8) serta dihadiri oleh Satker dan PPK Pamsimas Merangin. Dalam arahannya, Asisten II mengatakan Program (Pamsimas) menjadi program andalan nasional baik pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Ini sebagai langkah meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap pelayanan air minum aman dan sanitasi layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

“Upaya pencapaian target universal akses air minum dan sanitasi tahun 2019, masih belum  dapat terwujud sepenuhnya. Program Pamsimas akan terus berlanjut sampai tahun 2020,” ujarnya.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Hal itu juga dipertegas dengan PP Nomor 52 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM tersebut menjabarkan bahwa air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan  pemerintah.

Selanjutnya, Mardansyah menyebutkan Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat sebagai pelaku program serta pendekatan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri juga menjadi bagian dari institusi dalam yang menjalankan program Pamsimas.

“Peran utamanya mengendalikan upaya pencapaian target komponen 1/target KPI-Pemerintah Desa dengan membina aparatur desa merealisasikan 10 persen RKM Pamsimas pada APBDesa bidang pembangunan air minum, kesehatan dan sanitasi,” urainya lagi.

Tidak itu saja, diuraikannya Pemdes dan Pemcam mengintegrasikan PJM/RKM Pro Aksi ke RPJM desa. RKP desa untuk pencapaian universal air minum dan sanitasi tahun 2019. Kemudian juga Dinas PMD harus meningkatkan kapasitas Pemdes untuk mewujudkan pembangunan air minum, kesehatan dan sanitasi berkelanjutan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan indikator capaian kinerja minimal 80 persen Pemdes memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang mengintegrasikan PJM Proaksi; Pemdes merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran air minum dan sanitasi.

“Jadi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi merupakan urusan wajib yang wajib menjadi urusan pemerintah desa. Artinya RKM air bersih, kesehatan dan sanitasi (AKSI) dan kewajiban Pemdes untuk mendanai 10 persen dari kegiatan Pamsimas wajib Dialokasikan dari Dana desa. Termasuk juga pengembangan layanan pasca pembangunan SPAMS. Ini kita harapkan agar Pemdes bersama masyarakat menyepakati rencana pengembangan yang tertuang di RKP desa,” jelas Plt Kadis PUPR Merangin ini.

“Diharapkan pada pelatihan ini Pemcam dan Pemdes dibekali dengan pelatihan penguatan pemerintah desa dan kecamatan dalam rangka integrasi PJM Pro AKSI/RKM desa ke RPJM Desa/RKP Desa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satker PIP Merangin yang diwakili PPK Pamsimas Merangin menegaskan bahwa perlu adanya komitemen bersama antara Pemerintah pusat, daerah, Kecamatan dan Desa dalam menyukseskan program Pamsimas. Pamsimas ini untuk melayani masyarakat dalam penyediaan air minum aman dan santasi layak melalui integrasi PJM Pro AKSI kedalam RPJMDesa dan penganggaran desa.

“Ini upaya yang harus dilakukan untuk mendorong dan mencapai target universal akses air minum dan sanitasi yang menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar bagi masyarakat sesuai amanat PP nomor 2 tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dan SDG’s,” tutupnya. (din)

 






BERITA BERIKUTNYA

loading...