Lari Dari Gempa ke Asap Pekat

Agustus Diumumkan, Ibu Kota Pindah

Rabu, 31 Juli 2019 | 17:28:01 WIB

FOTO: SESKAB FOR FIN KALIMANTAN PALING IDEAL: Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, kemarin (30/7). Ia menyebut Pulau Kalimantan dinilai sebagai lokasi yang paling strategis . Baik dari ketersediaan lahan dan potensi yang ada. Presiden akan menegaskan kepindahan Ibu Kota ini pada Agustus mendatang.
FOTO: SESKAB FOR FIN KALIMANTAN PALING IDEAL: Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, kemarin (30/7). Ia menyebut Pulau Kalimantan dinilai sebagai lokasi yang paling strategis . Baik dari ketersediaan lahan dan potensi yang ada. Presiden akan menegaskan kepindahan Ibu Kota ini pada Agustus mendatang.

BANGKO-INDEPENDENT.COM,  JAKARTA - Pupus sudah harapan Lampung sebagai alternatif Ibu Kota Negara. Ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penegasan Pulau Kalimantan menjadi alasan wilayah yang paling strategis. Presiden berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus mendatang. Statmen yang diberikan nantinya, menjadi jawaban agar tidak ada spekulasi lagi menyangkut keputusan yang telah dibuat.

"Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, kemarin (30/7).

Menurut Presiden Jokowi, kajian pemindahan ibukota itu hingga saat ini belum rampung, belum tuntas. "Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit," paparnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibukota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan. "Dengan adanya keputusan cepat. Dan berdasarkan data dan hasil kajian yang diperoleh, tentu pemindahan ini berjalan sesuai rencana. Itu saja," timpalnya.

Terpisah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keputusan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan harus mendapat pertimbangan mendalam khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang. "Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, kemarin (30/7).

Proses memilih calon ibu kota pemerintahan baru tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan syarat-syarat yang dinilai tepat menggantikan DKI Jakarta. Oleh karena itu, Wapres mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburu-buru. "Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang," tambahnya.

Wapres pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.

Kalimantan memang memenuhi beberapa syarat sebagai calon ibu kota baru, yakni ketersediaan lahan yang luas untuk dijadikan kota baru. Namun, posisi Kalimantan tidaklah persis di tengah Indonesia secara geografis, kata Wapres. "Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju," ujarnya.

Wapres juga menegaskan bahwa pemilihan Kalimantan sebagai calon ibu kota pemerintahan baru masih dalam tahap studi dan kajian, sehingga belum masuk ke tahap perencanaan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden. Lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul)," ujar Bambang. Seperti diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi dua tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).

Kondisi Alam di Garis Katulistiwa

Untuk diketahui posisi Indonesia yang tepat berada di garis equator menjadikan negara ini menjadi salah satdari 13 negara Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis.Pada umumnya, daerah-daerah yang terletak di garis Khatulistiwa memiliki hutan hujan tropis atau rain forest, karena curah hujannya tinggi. Namun sebaliknya, di garis Khatulistiwa lah, matahari pada siang hari tepat di atas kepala dengan rata-rata suhu di atas 30 persen.

Seiring dengan masuknya musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan mulai meluas, tidak hanya mencakup sebagian besar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, namun juga ke wilayah Sumatera bagian Selatan, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.

Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Minggu malam (29/7), mengeluarkan data terkini titik panas hasil pemantauan NASA dengan satelit Terra Aqua dan Lembaga Penerbagangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Satelit Terra Aqua di sejumlah wilayah Indonesia.

Data dari citra satelit Terra Aqua yang diolah NASA per pukul 20.00 WIB, dengan level kepercayaan 80 persen ke atas menyebutkan terdapat 14 titik panas di Kalimantan Tengah dan dua di Kalimantan Selatan. Sementara itu, data dengan level kepercayaan 80 persen ke atas yang diolah LAPAN menyebut terdapat 12 titik panas di Kalimantan Tengah, dua di Kalimantan Selatan, serta satu di Kalimantan Timur.

Sebaran titik panas di Kalimantan Tengah ada di Kabupaten Pulangpisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan titik panas di Kalimatan Selatan terdeteksi di Banjar, sementara di Kalimantan Timur terdeteksi di Kutai Kertanegara.

Sebelumnya pada Jumat (26/7), asap tipis dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut sudah mulai menyelimuti Palangkaraya. Manggala Agni berjibaku melakukan pemadaman api di Desa Taruna dan Desa Taruna Jaya, Kapuas, sedangkan tim Posko Induk Penanganan Darurat Bencana melakukan pemadaman api di sekitar Kota Palangkaraya.

Kabupaten Gunung Mas, daerah yang berjarak sekitar 180 km dari Kota Palangkaraya pun ikut berjaga-jaga. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas langsung menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Meskipun sebenarnya mayoritas lahan di sana bukan gambut namun berupa mineral, namun kondisi kering sebelum puncak musim kemarau yang diprakirakan BMKG terjadi pada Agustus membuat semua pihak diminta waspada karhutla guna mencegah timbulnya kabut asap.

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah merupakan salah satu tempat yang disebut-sebut menjadi salah satu calon ibu kota negara. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada awal Mei 2019, telah melakukan survei di Gunung Mas dan termasuk "Kawasan Segitiga" yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Selain itu, Presiden juga telah mendatangi Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setidaknya, sudah sekitar 1,5 tahun Pemerintah mengkaji daerah tersebut untuk dijadikan pengganti Ibu Kota Negara DKI Jakarta.

Lokasi di Bukit Soeharto kebetulan berada dekat dengan calon jalan tol Samarinda-Balikpapan. Jika berkendara di jalur tersebut memang pepohonan rindang terlihat di sebelah kiri dan kanan jalan, namun di balik itu, kebanyakan sudah menjadi lahan tambang batu bara dengan lubang-lubang yang besar," kata Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Joeni Setijo Rahajoe.

Namun untuk menjadikan kawasan Bukit Soeharto sebagai lokasi ibu kota masih membutuhkan berbagai PR seperti reklamasi, remediasi, hingga rehabilitasi lahan. Selain itu, karena daerah tersebut merupakan wilayah bekas tambang, maka juga harus ada upaya lainnya calon penghuni yang akan tinggal di tempat itu memperoleh ruang dengan daya dukung alam sekitar. (ful/fin)

 



 





BERITA BERIKUTNYA

loading...