Trump Undang Muslim Uighur dan Rohingya ke Gedung Putih

Jumat, 19 Juli 2019 | 16:38:16 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengundang sejumlah kelompok korban persekusi di berbagai negara, termasuk Muslim Uighur, ke Gedung Putih, pada Rabu (17/7) waktu setempat.

Dalam pertemuan di Ouval Office itu, Jewher Ilham selaku perwakilan dari komunitas Muslim Uighur, menceritakan kepada Trump sedikit kisah pilunya saat hidup di Xinjiang, Cina.

Ilham mengatakan, bahwa ayahnya adalah salah satu dari banyak orang Uighur yang dikurung di kamp konsentrasi di Xinjiang. Ketika itu, ia pun tak pernah lagi berbicara dengan ayahnya sejak 2017.

Selain Ilham, Gedung Putih juga mengundang tiga orang lainnya yang berasal dari kelompok korban diskriminasi Cina. Mereka adalah Yuhua Zhang, selaku praktisi Falun Gong, penganut Buddha Tibet, Nyima Lhamo, dan seorang Kristen, Manping Ouyang.

Selama ini, AS masih mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi atas China karena perlakuan mereka terhadap Muslim Uighur. Kelompok minoritas itu dilaporkan, dipaksa masuk ke kamp-kamp di mana mereka dicekoki paham komunisme.

Namun, AS tak kunjung mengambil keputusan terkait sanksi itu karena khawatir akan aksi balas dendam dari Cina. Relasi kedua negara sendiri sudah memanas akibat perang dagang.

Tak hanya yang termarjinalkan di Cina, sejumlah kelompok lain juga menjadi tamu undangan dalam pertemuan dengan Trump kali ini, termasuk Muslim Rohingya dari Myanmar.

Sehari sebelum pertemuan ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengumumkan sanksi tambahan atas Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang diduga bertanggung jawab atas pembantaian Rohingya.

Di luar Cina dan Myanmar, korban persekusi lainnya dari Vietnam, Korea Utara, Iran, Turki, Kuba, Eritrea, Nigeria, Sudan, hingga Afghanistan turut meramaikan pertemuan tersebut.

Duta Besar AS untuk Urusan Kebebasan Beragama, Sam Brownback, mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengumumkan langkah lanjutan untuk menjamin kebebasan beragama dalam rapat di Kementerian Luar Negeri pada hari ini.

(der/rts/fin)






BERITA BERIKUTNYA

loading...