TKN Daftar Pihak Terkait di MK

Permohonan Prabowo Diregistrasi

Rabu, 12 Juni 2019 | 12:49:55 WIB

Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga uno mendatangi gedung MK, Selasa (11/6). Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) jokowi-Amin Ade irfan Pulungan mendaftarkan 33 kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPu) 2019.
Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga uno mendatangi gedung MK, Selasa (11/6). Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) jokowi-Amin Ade irfan Pulungan mendaftarkan 33 kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPu) 2019.

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA – Permohonan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/6). Setelah itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan registrasi permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Permohonan pun sudah tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Mahkamah mencatatkan perkara tersebut pada pukul 12.30 WIB.

“Permohonan tersebut sudah diregistrasi, dan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (11/6).

Fajar menjelaskan, di waktu yang bersamaan, pihaknya juga langsung mengirimkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon secara digital.

“ARPK secara digital juga disampaikan hari ini (Selasa 11/9, -red),” ujar Fajar.

ARPK merupakan bukti bahwa permohonan pemohon telah diregistrasi menjadi perkara. Dan perkara akan diperiksa dan disidangkan hingga diputus MK.

Salinan permohonan yang diregistrasi itu, lanjut Fajar, akan disampaikan juga kepada pihak termohon (KPU RI), pihak terkait (pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Hari ini juga (Selasa, 11/6) MK mengirim pemberitahuan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang pendahuluan pada Jumat (14/6) nanti,” ujar Fajar.

Beberapa saat setelah permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga diregistrasi, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait pada gugatan sengketa Pilpres di MK.

“Kami sudah mendaftarkan ke MK sebagai pihak terkait. Kami sudah masukan surat kuasa hukum ke panitera MK. Sudah diterima Pak Firyanto. Semua dokumen tentang persyaratan itu sudah kami sampaikan surat kuasa, KTP principal, dan kartu advokat dan KTP semua tim kuasa yang terdaftar di surat kuasa,” kata Direktur bidang hukum dan advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, di MK, Selasa (11/6).

Dikatakan Ade, sebanyak 33 kuasa hukum yang didaftarkan dalam permohonan menjadi pihak terkait. Nantinya, pada saat persidangan, tim kuasa hukum TKN akan diatur bergantian memasuki ruangan sidang.

“Surat kuasanya berjumlah 33 orang yang diketuai Yusril, saya sebagai sekretaris, ditambah teman-teman direktorat hukum dan advokasi dan advokat profesional yang ikut membantu pelaksanaan persidangan nanti,” ungkapnya.

Sebanyak 18 bukti telah disiapkan Ade beserta tim untuk membantah dalil permohonan pihak Prabowo-Sandi.

“Sudah ada kurang-lebih 18 bukti yang kami sampaikan. Itu juga sesuai dalil-dalil permohonan pemohon paslon 02 apalah bukti ini bertambah, kita lihat setelah persidangan. Yang jelas bantahan yang kami siapkan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada baik UU Pemilu dan PMK mengenai tidak adanya revisi permohonan pemohon. Yang kami sampaikan bantahan dalil yang disampaikan pemohon,” tutur Ade.

Ade mengatakan belum memutuskan kapan akan menyerahkan jawaban sebagai pihak terkait ke MK. Berdasarkan peraturan MK, jawaban pihak terkait disampaikan paling lambat sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan.

“Sesuai batas PMK paling lambat 1 hari setelah sidang pendahuluan, yakni 15, tapi dimungkinkan sebelum itu bisa. Kami akan berdiskusi di seluruh tim kuasa hukum kapan waktu yang tepat kami sampaikan jawaban dari pihak terkait. Bahannya sudah ada, tinggal sedikit lagi menyempurnakan seluruh argumentasi yang dibantah terhadap permohonan pemohon,” katanya.

(gw/fin)






BERITA BERIKUTNYA

loading...