Perpindahan Ibu Kota Butuh Rp323 - Rp466 Triliun

Selasa, 30 April 2019 | 17:51:11 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA –  Pemindahan Ibukota membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 Rp466 triliun.

 

Bappenas telah menyampaikan dua skenario perpindahan ibukota. Pertama, melakukan resizing aparatur sipil negara (ASN) ke ibukota yang baru. Kemudian, skenario selanjutnya yakni resizing ASN plus Polri dan TNI ke ibukota tersebut.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan penduduk 1,5 juta, ibu kota pemerintahan yang baru akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur sebesar 20 persen , pemukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. “Diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama, jelasnya..

 

Skenario kedua apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASNnya yang pindah itu 111 ribuan, plus tambah Polri/TNI berikut anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga. “Pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 ribu orang maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektar,” terangnya.

 

Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD 33 miliar. Kalau Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau USD 23 miliar, jelas Bambang.

 

Menurut Bambang, sumber pembiayaan bisa berasal dari 4 sumber, yaitu dari APBN khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

 

“Kemudian biusa Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersil,” terangnya.

 

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, sambung Bambang, pada skenario 1, porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an trilun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta.

 

“Realisasi ini kita butuh semacam badan otoritas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta,” terangnya.

 

Selain itu, lanjut Bambang, badan otorita ini juga harus melakukan persiapan dan pembangunan dari menyusun struktur pola tata ruang, membangunan infrastrukturnya dan gedung fasilitas pemerintahan, mengendalikan proses pembangunan sarana prasarana, serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik lainnya.

 

(rls/fin/tgr)






BERITA BERIKUTNYA

loading...