Usulan E-Voting Menguat

Jumat, 26 April 2019 | 18:43:37 WIB

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAKARTA – Besarnya jumlah anggaran untuk proses pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019, mendapat kritikan dari sejumlah pihak untuk lebih mengefisienkan metode proses pemungutan suara dalam pesta demokrasi mendatang.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno menilai pesta demokrasi di Indonesia harus dapat lebih maju dan efisien ketimbang yang terjadi beberapa hari lalu.

“Dengan Rp 25 triliun lebih yang digelontorkan untuk pemilu kiranya ke depan harus lebih baik, dan tidak mengandalkan metode manual seperti sekarang, ingat kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 jangan sampai mempergunakan metode seperti sekarang yang sudah merenggut banyak nyawa,” ujar Sandiaga, di Jakarta, Kamis (25/4).

Sandiaga pun mengaku yakin dalam pesta demokrasi mendatang, pemerintah sudah mampu menjalankan e-voting pemilu. Dia yakin investasi pemilu dengan teknologi canggih akan menghasilkan pemilu yang baik.

“Dengan investasi pemilu yang sudah canggih, hasilnya pemilu pasti lebih baik tanpa merenggut nyawa. Soal kendala teknis itu bisa dilakukan dengam sejumlah langkah sosialisasi,” pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta.

Terpisah, hal selaras dipaparkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengatakan bahwa KPU dan Pemerintah secara bersama-sama segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain mengevaluasi ulang, Bamsoet juga berharap KPU dan Pemerintah mengkaji Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terutama terhadap perlunya segera diterapkan sistem pemilu yang murah, efisien dan tidak rumit serta tidak memakan banyak korban, baik terhadap penyelenggara pemilu, pengawas maupun pihak keamanan.

“Bukan hanya sekedar e-counting. Tapi e-voting yang bisa dimulai pada Pilkada serentak mendatang, karena dapat menghemat tenaga dan biaya hingga triliunan rupiah dengan tidak diperlukannya lagi kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, petugas, saksi maupun pengawas TPS yang jumlah hingga jutaan,” kata Bamsoet.

“Serta lebih mempermudah dan mempercepat proses penghitungan suara sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban,” Ujar Bamsoet.

Lebih lanjut, Legislator partai berlambang Beringin (Golkar) ini, kembali menyatakan bahwa KPU dan fraksi-fraksi di DPR RI untuk mempersiapkan sarana maupun prasarana dan melakukan kajian secara matang terhadap rencana pelaksanaan Pilkada dan Pemilu jika menggunakan sistem e-voting.

Ia menilai, hal tersebut dapat menjamin kelancaran, keamanan, dan ketertiban pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang, serta selalu mengedepankan prinsip bekerja dengan transparan, berintegritas, profesional, dan menjaga independensi.

“Selain KPU, termasuk fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (Pilpres dan pilkada) dan Pileg (DPR RI, DPD dan DPRD) seperti pemilu lalu namun dengan modifikasi Pilpres berbarengan dengan pilkada serentak dan pileg secara terpisah. Jadi dalam lima tahun hanya ada dua agenda pemilu atau pilkada,” imbuhnya.

Seputar adanya pertimbangan untuk penggunaan e-counting oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada dan Pemilu mendatang, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyampaikan, memang sudah sepatutnya KPU dan Pemerintah mengevaluasi Pemilu serentak 2019 ini.

Menurutnya, bangsa Indonesia perlu melakukan lompatan-lompatan besar, hal tersebut mengacu pada banyaknya yang gugur dan sakit dari para penyelenggara Pemilu dan mengharuskan format Pemilu disederhanakan.

“Penggunaan e-counting atau pun e-voting layak dipertimbangkan dan diterapkan. Jaman semakin maju, tekhnologi semakin canggih, masyarakat juga semakin cerdas. Jadi sudah sepantasnya pemilu dilakukan berbasis e-counting atau e-voting.Agar pemilunya berjalan dengan simpel, berbiaya murah, dan cepat.Tanpa menghilangkan transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.

Lebih lanjut, Pengamat Politik yang tahun ini memasuki usia 38 tahun ini, menambahkan, Bngsa yang besar adalah bangsa yang bisa mengikuti perkembangan jaman dengan cepat.

“E-counting dan e-voting merupakan respons terhadap tantangan jaman tersebut. Dan respons atas banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit,” Imbuhnya singkat kepada Fajar Indonesia Network.

(frs/by/fin)

 






BERITA BERIKUTNYA

loading...