Penulis : Lidia.S/Elvira/Wulan,J

Hukum Tanah Adat Dimata Warga Serampas

Selasa, 11 Desember 2018 | 08:13:55 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi

BANGKO-INDEPENDENT.COM-Beberapa tahun belakangan ini kita melihat jika sebagin hutan TNKS sudah banyak di rambah warga pendatang,bahkan hingga kini aktifitas perambahan hutan TNKS yang ada di wilayah Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Jangkat tak kurang dari ratuha hektar lebih sudah di garap oleh warga pendatang.

Meski warga pendatang meraja lela menggarap hutan TNKS,tidak sebaliknya bagi warga pribumi yang di kenal dengan warga Serampas.Dimana warga serampas selalu menjaga hutan adatnya seluas 130 He yang di berinama Hutan Adat Rantau Kermas.

Pasal 5 UUPA menyebutkan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Secara letterlijk (tafsiran kata), “hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,…”. Sehingga makna hukum Tanah kemudian melihat masih berlakunya hukum adat dalam satu komunitas yang menunjuk kepada tempat.

Dihutan Adat Rantau Kermaspun telah diatur didalam Perda Kabupaten Merangin No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Kemudian dikukuhkan SK Menterie Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6745/Menlhk-PSKL/KUM.1/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Marga Serampas seluas 24 hektar Di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 26 Desember 2016. 

Dimana dalam Pasal 22 (1) berbunyi MHA Marga Serampas berhak untuk menjalankan hukum adatnya. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA maupun bukan MHA, diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang ada di MHA Marga Serampas. (3) Terhadap pelanggarannyang terjadi di MHA Marga serampas jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahkan juga Pasal 28 (1) berbunyi,Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat MHA Marga Serampas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas. (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang diluar serampas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas (3) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Jadi seluruh rangkuman di atas pada dasarnya,warga serampas masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam melestarikan tanah adatnya meski sebgian warga pendatang telah merambah hutan TNKS yang ada di Kabupaten Merangin.Mereka rela mengorbankan tenaga dan fikirannya untuk menjaga tanah adat dan melestarikannya,meskipun terjadi pelanggaran terkait hutan adat,maka terlebih dahulu masyarakat akan menerapkan hukum adat,dan jika permasalahan tersebut tidak di bisa diselesaikan dengan secara adat,maka peraturan perundang-undangan yang akan di berlakukan.***






BERITA BERIKUTNYA

loading...