Masih Ada Sekolah dan RS Larang Berhijab

Pelaku Usaha Larang Karyawan Salat Jumat Fasha : Saya akan Cabut Izin Usahanya

Sabtu, 16 Februari 2019 | 17:01:00 WIB

Syarif Fasha
Syarif Fasha

BANGKO-INDEPENDENT.COM, JAMBI - Terkait adanya karyawan salah satu toko kue di Kota Jambi, yang melarang karyawannya melaksanakan salat Jumat, Walikota Jambi Syarif Fasha angkat bicara.

Meski mengaku belum mengetahui hal tersebut, tapi dia menegaskan jika memang terbukti, maka akan ada tindakan tegas terhadap pemilik usaha tersebut. Fasha mengatakan, pelaku usaha di Kota Jambi dilarang keras untuk melarang karyawannya melaksanakan ibadah.

Jika terbukti, maka izin usaha tersebut akan langsung dicabut. “Saya ingatkan kepada pelaku usaha di Kota Jambi jangan melarang karyawan muslim untuk beribadat seperti salat dan lainnya. Jika saya mendengar ada dan terbukti, maka akan saya cabut izin usahanya,” tegasnya.

Dia mengingatkan pelaku usaha, untuk tidak melarang karyawatinya menggunakan hijab. Larangan tersebut sudah tercantum di surat edaran Walikota Jambi. Menurutnya, hingga saat ini masih ada beberapa pelaku usaha yang membandel. Meskipun beberapa di antaranya sudah memperbolehkan karyawatinya untuk berhijab.

“Saat ini memang saya dengar masih ada sekolah dan rumah sakit yang melarang karyawannya, untuk menggunakan hijab. Terkait itu kita sudah mendatangi mereka dan mereka mengatakan sedang berkomunikasi dengan pusat,” bebernya.

Menurut Fasha, jika rumah sakit tersebut masih melarang, maka akan ada tindakan tegas dari Pemkot Jambi. “Jangan hanya karena rumah sakit tersebut memang merupakan komunitas tertentu, tidak memperbolehkan karyawannya berhijab. Sedangkan pasien dan karyawannya banyak yang muslim. Nanti saya suruh saja di depan pintunya itu dilarang berobat bagi yang muslim. Kalau hal seperti ini saya harus lebih tegas. Marilah kita menghormati sesama umat beragama,” bebernya.

Sementara itu menurut Ramayanti, Kabid Hubungan Industri Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Jambi bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terhadap adanya karyawan salah satu toko kue yang melarang karyawannya untuk melaksanakan shalat jumat.

Menurutnya, jika memang ada, maka akan diproses oleh tim dari Dinas. Akan ada tim yang datang ke lokasi dan mengecek ke lapangan secara langsung. Melakukan investigasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

“Nanti akan ada tim yang turun. Jika memang dari hasil investigasi benar, maka pemilik usaha akan diberikan surat peringatan. Jika setelah diberikan surat peringatan tidak ada perubahan, maka akan diberi sanksi,” bebernya.

Sementara itu, tiga kasus pelanggaran ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, saat ini ditangani Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi.Dedi Ardiansyah, Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial DisnakertranS Provinsi Jambi mengatakan, ketiga badan usaha tersebut sudah dipanggil oleh Disnakertrans.

Dedi mengatakan, ketiga badan usaha yang dilaporkan melakukan pelanggaran upah, pelanggaran hak beribadah dan union busting ini sudah dipanggil dan memenuhi panggilan. Kemudian, pihak Disnakertrans memberikan nota pembinaan kepada masing-masing badan usaha.

“Kalau upah itu sudah kita hitung pembayaran dan mereka harus bayar. Kalau mereka punya hasil audit eksternal yang menyatakan bahwa keuangan mereka sedang tidak stabil, itu bisa dijadikan bahan untuk penangguhan pemyaran. Namun tetap harus dibayar, per tiwulan kita akan pantau jika memang asa hasil audit itu. Kalau tidak ada hasil audir, berarti mereka main-main,” katanya. Pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans terhadap masalah ketenagakerjaan ini menurutnya meliputi empat tahap. Yang pertama pembinaan, kemudian pemeriksanaan, pengujian dan yang terakhir penyidikan.

“Saat ini baru tahap pembinaan, didahului dengan memberikan nota pembinaan. Kami tunggu dalam satu minggu ini jawaban dari nota pembinaan yang kami kirimkan ke mereka,” katanya. Jika dalam satu minggu tidak ada jawaban dari badan usaha atau perusahaan, maka Disnakertrans akan mengirimkan nota pembinaan yang kedua hingga ke tiga.

“Kalau tidak juga diindahkan, kita langsung lanjutkan ke tahap berikutnya,” katanya. Dedi mengatakan persoalan ketenagakerjaan ini memang masih terjadi hingga saat ini. Bagi karyawan atau buruh yang ingin melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja, mulai akhir 2017 lalu bisa langsung melapor ke Disnakertrans Provinsi Jambi. Karena di Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang untuk mengurusi hal tersebut. (viz/enn/rib)






BERITA BERIKUTNYA

loading...