Dana Desa Tahap II Sudah Disalurkan

Komunikasi dan Edukasi Keuangan Bersama KPPN Bangko

Kamis, 07 Juni 2018 | 11:21:50 WIB

Khusus di  Merangin dan Sarolangun.

 

BANGKO-INDEPENDENT.COM-Pada semester satu Tahun Anggaran 2018 ini, Dana desa yang telah disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko berjumlah sekitar Rp 158.48 Milyar. Angka tersebut menunjukkan realisasi sebesar hampir 60 persen dari total alokasi dana desa untuk Kabupaten Merangin dan Sarolangun pada Tahun Anggaran 2018 yang  bernilai Rp 265,46 Milyar.

 

Data yang dihimpun dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) per 31 Mei 2018, menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa untuk tahap II tersebut telah direalisasikan untuk Kabupaten Merangin sejumlah Rp 89,29 Milyar. Kemudian dana desa untuk Kabupaten Sarolangun yang telah disalurkan berjumlah Rp 69,18 Milyar.

Penyaluran dana desa merupakan salah satu dari tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  KPPN sebagai salah satu unit vertikal dibawah Kementerian Keuangan memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan negara terutama pembayaran belanja pemerintah dan transfer ke daerah. Sesuai dengan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, maka transfer ke daerah dan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

 

Transfer ke daerah merupakan bentuk pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini dilaksanakan dengan mekanisme transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).  Rekening Kas Umum Negara merupakan rekening Pemerintah yang ada di Pemerintah Pusat, sedangkan RKUD merupakan rekening Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana Pemerintah Daerah. Berbeda dengan RKUN dan RKUD, RKD merupakan rekening desa yang menampung dana desa yang diterima dari RKUD.

 

Transfer ke daerah ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Desa. Transfer ke daerah dapat berbentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, berupa fisik dan non fisik dan dalam kategori prioritas nasional. Berbeda dengan DAK, Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan kepada desa untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

 

Guna membantu kelancaran penyaluran transfer ke daerah, maka penyaluran transfer ke daerah dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Dalam penyaluran Dana alokasi khusus fisik dan Dana desa tersebut, sejak tahun 2017, KPPN Bangko menyalurkan DAK Fisik dan Dana desa untuk wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko yang beralamat di Jalan Diponegoro, Pematang Kandis, Bangko Kab Merangin, merupakan Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), melimpahkan sebagian tugas kepada KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di daerah. Sebagai salah satu tugas selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, penyaluran dana desa menjadi bagian penting dalam percepatan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memperkuat kemandirian desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan kepada Desa melalui mekanisme transfer ke daerah. Dana Desa bertujuan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2017, pagu (total anggaran yang tersedia) untuk Dana desa yang disalurkan melalui KPPN Bangko berjumlah Rp 274,82 Milyar. Jumlah tersebut dirinci dengan alokasi Dana desa untuk Kabupaten Merangin berjumlah Rp 157,65 Milyar dan Kabupaten Sarolangun dengan pagu Rp 117,16 Milyar. Dari total anggaran tersebut, realisasi dana desa untuk Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Merangin berjumlah Rp 150,89 Milyar, sedangkan untuk Kabupaten Sarolangun, realisasi dana desa sebesar Rp 116,37 Milyar atau sebesar 99 persen dari pagu.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin per 14 November 2017, alokasi dana desa tersebut digunakan oleh 205 desa pada 24 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Merangin. Sedangkan pada Kabupaten Sarolangun, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun per 23 Desember 2016 menunjukkan terdapat 149 desa pada 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Sarolangun.

 

Dalam penyaluran Dana desa tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Pemerintah Daerah melaporkan capaian output dari penggunaan Dana melalui aplikasi OMSPAN. Dana desa di Kabupaten Merangin, misalnya digunakan untuk bidang pembangunan antara lain pasar desa, gedung sekolah, embung, saluran drainase, BUMDesa, dan jalan desa.

 

Bentuk capaian output berupa saluran drainase, terlihat pada capaian output Dana desa di Desa Sumber Agung. Desa Sumber Agung, merupakan salah satu desa di Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin yang telah mengelola dana desa untuk pembangunan desa. Dana Desa yang diterima Desa Sumber Agung mengalami peningkatan sejak tahun 2015, yaitu Rp 269 juta di tahun 2015 dan Rp 603 juta di tahun 2016. Dengan porsi Dana desa sejumlah Rp 802 juta pada tahun 2017, Desa Sumber Agung memprioritaskan dana desa untuk kegiatan bidang pembangunan dan pemerintahan desa. Pada akhir tahun 2017, Dana desa pada desa Sumber Agung digunakan untuk membangun box culvert, saluran drainase dan pasar desa. Pembangunan ini melibatkan masyarakat desa dengan pelaksanaan pembangunan dengan swakelola, sesuai dengan kebijakan Cash for Work dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pembangunan secara swakelola ini, bertujuan agar masyarat desa mendapatkan manfaat ekonomis dari dana desa. Semua kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri yang mendapatkan upah dari pembangunan tersebut dengan memanfaatkan bahan bangunan produksi lokal.

 

Untuk tahun anggaran 2018, berbeda dengan tahun anggaran 2017, alokasi Dana Desa dalam wilayah kerja KPPN Bangko mengalami sedikit penurunan. Dengan total pagu dana desa sejumlah Rp 265,46 Milyar, jumlah tersebut dialokasikan dengan rincian Dana Desa untuk Kabupaten Merangin Rp 148,82 Milyar dan untuk Kabupaten Sarolangun Rp 116,64 Milyar.

 

Dalam penyaluran Dana Desa tersebut, terdapat perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa. Jika pada tahun anggaran 2017, Dana desa disalurkan dalam 2 tahap, maka untuk tahun anggaran 2018 ini, tahapnya berubah menjadi 3 tahap. Tahap pertama, sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2018 dengan maksimum pencairan dana 20 persen dari total alokasi dana desa. Selanjutnya, tahap kedua, dimulai sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2018 dengan batas penyaluran 40 persen. Terakhir, tahap ketiga, dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Desember 2018 sejumlah 40 persen. Perubahan tahap penyaluran ini dimaksudkan agar dana desa dapat didistribusikan dengan merata sepanjang tahun.

Untuk pelaksanaan tugas penyaluran dana desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bangko  menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SKPRDD). SKPRTD merupakan dasar bagi pencairan dana desa yang berisi rincian jumlah dana desa pada suatu daerah sesuai dengan tahap penyalurannya. Selanjutnya, setelah adanya SKPRDD, KPPN Bangko harus melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran dana desa. Dokumen persyaratan tersebut harus diunggah terlebih dahulu oleh Pemerintah daerah ke dalam aplikasi OMSPAN.

 

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyusun kertas kerja hasil verifikasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka KPPN dapat menyalurkan dana desa dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sebelumnya, SP2D tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikirimkan oleh KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Setelah penerbitan SP2D, maka akan dilakukan transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 7 hari, Pemerintah Daerah harus mentransfer Dana desa tersebut dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

 

Terakhir, KPPN menyusun laporan realisasi penyaluran dana desa yang memuat rincian pagu dana desa dan realisasi sesuai tahapan yang telah disalurkan. Selain itu, berdasarkan input dari Pemerintah Daerah pada aplikasi OMSPAN, KPPN juga menyusun laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output untuk setiap desa dan kompilasi laporan per Kabupaten. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran 2017, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain perencanaan kegiatan yang didanai dengan Dana desa, agar sejalan dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dan rencana kegiatan yang akan didanai dengan dana desa yang telah disepakati. Pelaksanaan kegiatan sesuai prinsip Cash for Work, berupa kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan secara swakelola. Swakelola ini bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang berdampak langsung bagi warga desa. Komitmen dari Kepala Daerah untuk segera menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dalam waktu paling lama 7 hari sejak dana diterima di RKUD. Peran Kepala Daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian output kegiatan yang menggunakan Dana desa. Peran Kepala Desa dan perangkat desa dalam menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diajukan. Komitmen Kepala Desa untuk segera melaporkan penyerapan anggaran dan capaian output kegiatan untuk bidang yang didanai dengan Dana desa.

 

Dana desa merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan percepatan program pengentasan kemiskinan. Hal ini sejatinya memerlukan dukungan dan kerja sama semua pihak terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan KPPN selaku penyalur Dana desa.

 

(Ingelia Puspita, Kepala KPPN Bangko)






BERITA BERIKUTNYA

loading...